Tempat Uji Kompetensi

Sejak lama Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan SDM (sumber daya manusia) tenaga kerja Indonesia. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah dengan membentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), lembaga independen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dalam hal melakukan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja.

 Dalam melaksanakan tugasnya BNSP dibantu oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang melaksanakan sertifikasi kompetensi di berbagai Tempat Uji Kompentensi (TUK). Baik TUK sewaktu (hanya tempat uji kompetensi) maupun TUK Mandiri (TUK plus yang memasarkan dan melaksanakan sertifikasi kompetensi atas nama LSP). Kami, TUK KREANOVASI NUSANTARA, adalah TUK mandiri yang sudah terverifikasi BNSP, yang berafiliasi ke LSP-P3 Administrasi Perkantoran Nusantara.

Kompetensi kerja pada dasarnya adalah agregasi dari sikap (attitude), pengetahuan (knowledge), dan keahlian (skill) yang dimiliki seorang tenaga kerja dalam suatu bidang. Sesuai dengan SKKNI (standar kompetensi kerja nasional Indonesia) dan berbagai standard kerja  lainnya yang dipersyaratkan BNSP.

Sertifikasi kompetensi bisa diartikan sebagai suatu proses  pencarian bukti tentang kompetensi kerja seseorang, melalui sistem dan metodologi yang sudah ditetapkan oleh BNSP. Oleh karena itu jika seseorang berhasil menyelesaikan proses sertifikasi dan mendapat sertifikat kompetensi BNSP, bisa dikatakan kompetensinya diakui secara nasional dengan pengakuan dari negara.

Oleh karena itu memiliki sertifikat kompetensi BNSP menjadi penting untuk setiap tenaga kerja. Setidaknya ada 4 alasan yang bisa dikemukakan :

1. Untuk pencari kerja akan menambah daya saing, karena akan meyakinkan para penyedia lapangan kerja, bahwa “anda kompeten” sebagai seorang tenaga kerja.
2. Untuk pekerja, merupakan salah satu cara untuk membangun “jenjang karir”, dengan pengakuan negara atas kompetensinya lewat sertifikat BNSP yang dimiliki.
3. Untuk Lembaga Pemerintah, Lembaga Pendidikan, atau Lembaga usaha, akan menambah kredibilitas, akreditas, dan daya jual, dengan banyaknya pekerja yang diakui kompetensinya.
4. Untuk memenuhi kebutuhan SDM lembaga-lembaga yang  ingin  meningkatkan profesionalisme dengan penerapan ISO, SNI, dll yang mengharuskan memiliki pekerja yang kompetensinya tersertifikasi